"Ini bisa kita lihat dari jargon yang dibangun. Saat naik, pemerintah mengusung jargon Revolusi Mental, seolah itu akan jadi blue print kerja selama lima tahun. Tapi kemudian mereka bangun ternyata adalah infrastruktur fisik. Jadi, antara wacana yang diproduksi dengan praktik yang dikerjakan tidak nyambung," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/12/2017).
Semula, Fadli mengiria Revolusi Mental itu akan jadi sejenis gagasan untuk pembangunan sumber daya manusia dari David Korten.
Gagasan itu adalah kritik terhadap konsep pembangunan ekonomi yang berorientasi mengejar pertumbuhan dengan mengabaikan aspek pembangunan manusia dan lingkungan.
"Tapi dugaan itu ternyata keliru. Pemerintah sendiri kini bahkan tak pernah menyebut lagi jargon Revolusi Mental tersebut," kata Fadli.
Inkonsistensi juga, lanjut Fadli, bisa dilihat dari jargon pembangunan maritim. Ia melihat, pemerintah justru lebih fokus membangun infrastruktur di darat.
"Mau mengembalikan kejayaan ekonomi maritim tapi kok yang dibangun adalah jalan tol di darat? Lebih aneh lagi, pemerintah malah hendak melepas pengelolaan 20 pelabuhan ke pihak swasta," ujar Fadli.
Bagi Fadli, inkonsistensi serta paradoks-paradoks itu menunjukkan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sebenarnya memang tak punya konsep. Tak mengherankan jika sepanjang tahun 2017 ini rapor ekonomi pemerintah cukup buruk.
Pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan akan bertahan di angka 5,05 persen. Angka ini tak jauh berbeda dengan pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,02 persen.
"Jadi, perekonomian kita sepanjang tahun ini sebenarnya stagnan. Konsumsi rumah tangga, yang biasanya jadi motor pertumbuhan, karena sepanjang tahun ini dihantam oleh pelemahan daya beli, kini turun kontribusinya," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Tutupnya sejumlah supermarket dan gerai ritel, lanjut Fadli, menunjukkan daya beli masyarakat memang benar-benar sedang tertekan.
Menurut dia, pemerintah harus menyadari kebijakan fiskal yang ketat dalam tiga tahun terakhir tak bagus bagi pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat.
Seharusnya anggaran negara diprioritaskan untuk merangsang kegiatan ekonomi masyarakat dan memecahkan persoalan mendesak jangka pendek.
Tidak seharusnya di tengah-tengah keterbatasan anggaran dan penerimaan negara, pemerintah terus-menerus memprioritaskan anggaran untuk belanja infrastruktur.
“Selain itu, di tengah kelesuan ekonomi, pemerintah seharusnya tak menambah beban masyarakat dengan kenaikan berbagai tarif, pungutan, serta pajak," ujar dia.
Dengan kondisi ini, Fadli meminta Jokowi mengevaluasi para menteri dan penasihat ekonominya. Pemerintah harus mengevaluasi kembali cara mereka menggunakan anggaran dalam tiga tahun terakhir ini.
"Jika tidak, Jokowinomics akan dikenang sebagai kegagalan," kata Fadli.(kompas.com)