"Rasanya tidak tepat atau tidak pantas, tidak elok. Apa semendesak seperti itu dialog itu dengan menelepon. Ini sebuah diskusi atau dialog yang setara dalam pembicaraan itu. Itu apakah sifatnya instruksi atau penegasan," ujar Anggota Komisi VII dari F-PDIP, Daryatmo Mardiyanto saat dimintai tanggapan, Sabtu (18/4/2018).
Menurutnya, keputusan strategis harus melalui proses formal dan bukan hanya melalui telepon saja. Tidak sepantasnya keputusan sepenting itu, kata Daryatmo, dilakukan melalui telepon.
"Harusnya panggil ke kantor dan paparan, formal, dalam sebuah tim yang ditanggungjawabi dirut. Itu bisa setiap saat," sebutnya.
Saat pembicaraan semacam itu muncul di publik, Daryatmo khawatir nantinya bisa merugikan pemerintah secara keseluruhan. Sebab Rini merupakan bagian dari Kabinet Kerja Presiden Jokowi.
"Menimbulkan prasangka-prasangka pengelolaan yang disederhanakan dengan model-model seperti itu," kata Daryatmo.
"Penjelasan yang diberikan harusnya mencerminkan posisinya apakah cocok dengan kondisi itu. Padahal pertamina masih Plt, PLN juga harus pertanggungjawabkan langkah-langkah pasokan, dan pelaksaan bidang energi, itu di domain kami, Komisi VII," imbuhnya.
PDIP sudah beberapa kali kesempatan meminta agar Rini dicopot dari posisinya. Masalah ini pun menurut Daryatmo seharusnya dijadikan evaluasi.
"Itu kan kewenangan prerogatif presiden, tapi kita harap kondisi terbaru jadi pertimbangan. Jangan sampai di tahun politik Jadi tidak produktif. Itu harus jadi perhatian, kecerobohan seperti itu ada risiko terhadap citra pemerintahan dalam hal ini presiden," paparnya.
"Sinyalemen kecerobohan yang mengganggu citranya (presiden) itu harus disikapi," tambah Daryatmo.
Sebelumnya diberitakan, pembicaraan Menteri Rini dan Dirut PLN Sofyan Basir beredar. Dalam rekaman itu, Rini dan Sofyan membahas fee proyek terkait pembagian saham.
Percakapan Rini Soemarno dan Sofyan Basir tersebut disebut mengenai proyek storage LNG di Bojonegara, Serang, Banten yang akan dibangun oleh PT. Bumi Sarana Migas (BSM). Terminal Penerimaan LNG Bojonegara dijadwalkan selesai dibangun 2020. Pertamina dan PT Bumi Sarana Migas akan membentuk Joint Venture (JV) untuk proyek Terminal Penerimaan LNG ini.
Kementerian BUMN sudah mengklarifikasi soal percakapan Rini dan Dirut PLN itu. Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro menyatakan tak ada pelanggaran dalam percakapan antara Rini dan Sofyan itu.
"Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG)," kata Imam dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/04).[dtk]