Dilansir TribunWow.com, melalui akun Twitter @andiarief__, yang ia tuliskan pada Jumat (27/4/2018).
Awalnya, Yusril Ihza Mahendra mengaku kecewa dengan jawaban pemerintah yang menanggapi soal tenaga kerja asing dengan membandingkan WNI yang bekerja di luar negeri.
“Pemerintah selalu saja berdalih ada jutaan TKI kerja di LN, negara lain tdk protes, kok kita protes membanjirnya TKA ke sini.
Mereka tdk protes karena mereka butuh TKI kita.Kita protes karena kita tidak butuh TKA.Disini msh banyak yg miskin dan nganggur, untuk apa TKA?,” tulis Yusril.
Yusril pun mengaku jika pada saat dia menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan, TKA sudah ada.
Akan tetapi jumlah TKA tersebut dibatasi dan pihaknya saat itu tidak secara ugal-ugalan membolehkan para buruh kasar datang ke Indonesia.
Yakni hanya pada level managemen dan tenaga ahli yang belum bisa dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia.
“Ada, tapi kami batasi hanya pada level manajemen dan tenaga skill yang blm bisa dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia.
Kami tidak jor2an izinkan buruh kasar masuk ke sini, terutama dari Tiongkok seperti ketika anda jadi menteri,” tulis @Yusrilihza_Mhd.
Ada, tapi kami batasi hanya pada level manajemen dan tenaga skill yang blm bisa dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia. Kami tidak jor2an izinkan buruh kasar masuk ke sini, terutama dari Tiongkok seperti ketika anda jadi menteri. https://t.co/9suQlbgE3x— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) 26 April 2018
Menurutnya, pemberian tersebut jika tidak selektif maka dapat disalahgunakan oleh orang asing yang datang ke Indonesia.
Yusril juga menyebut jika wilayah Indonesia sangat luas, hal itu berbanding dengan kemampuan kita dalam hal pengawasan orang asing.
“Di zaman saya jadi Menteri Kehakiman dan HAM saya juga tidak mau jor2an memberikan bebas visa.Kalau tidak selektif, bebas visa bisa disalahgunakan orang asing untuk bekerja di sini.Negara kita sangat luas, kita belum mampu membangun sistem pengawasan orang asing yg efektif,” tulis @Yusrilihza_Mhd.
Yusril menyebut jika saat dirinya menjadi menteri, hanya terdapat sekitar 20 negara yang diberikan bebas visa. Berbeda dengan saat ini yang totalnya mencapai sekitar 165 negara.Di zaman saya jadi Menteri Kehakiman dan HAM saya juga tidak mau jor2an memberikan bebas visa. Kalau tidak selektif, bebas visa bisa disalahgunakan orang asing untuk bekerja di sini. Negara kita sangat luas, kita belum mampu membangun sistem pengawasan orang asing yg efektif— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) 26 April 2018
Ia mengatakan jika pihaknya dulu sangat hati-hati dalam menjaga kepentingan nasional.
“Pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman dan HAM hanya sekitar 20 negara yang diberi bebas visa.Sekarang sekitar 165 negara termasuk RRC dan beberapa negara Afrika warganya bebas visa masuk negara kita.Kami sangat hati2 menjaga kepentingan nasional,’ tulis @Yusrilihza_Mhd
Terkait kekecewaan Yusril soal bebas visa, Andi Arief menyebut jika hal itu beawal dari kebijakan Rizal Ramli.Pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman dan HAM hanya sekitar 20 negara yang diberi bebas visa. Sekarang sekitar 165 negara termasuk RRC dan beberapa negara Afrika warganya bebas visa masuk negara kita. Kami sangat hati2 menjaga kepentingan nasional.— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) 26 April 2018
Pada tahun 2015, ketika Rizal Ramli menjadi Menko Maritim, ia menambah daftar 84 negara kategori bebas visa ke Indonesia. Jika sebelumnya hanya 90 negara bebas visa, kini bertambah 84 sehingga totalnya pada saat itu sebanyak 174 negara.
Hal tersebut membuat Andi Arief memberikan informasi kepada Yusril bahwa keputusan bebas visa yang diberlakukan diambil atas kebijakan Rizal Ramli. “Saya hanya mengingatkan abang kita Rizal Ramli yg punya saham besar kebijakan bebas bisa yg dianggap prof @Yusrilihza_Mhd penyebab TKA gelap,” tulis Andi Arief.
