Hak keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) jadi pangkal persoalan. "Gaji" ini diatur lewat Perpres nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai BPIP.
"Tapi saya sering, selalu disebut-disebut terus Mahfud MD, wah saya tidak bisa nih. Harus saya lawan nih," kata Mahfud dalam jumpa pers di kantor BPIP di kompleks Wantimpres, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (31/5/2018).
Mahfud meluruskan hak keuangan. Anggota Dewan Pengarah BPIP ini menjelaskan dia dan jajarannya hanya mendapatkan gaji pokok Rp 5 juta.
"Gajinya itu cuma Rp 5 juta, itu sudah mencakup gaji pokok 5 juta. Operasional Rp 13 juta. Untuk tunjangan kesehatan dan macam-macam jumlahnya akhirnya sampai ke situ," ujarnya.
Mahfud menjawab pernyataan Amien Rais soal BPIP. Amien menyebut para pejabat BPIP belum terlihat kinerjanya. Mereka juga dinilai Amien berkecukupan
"Orang-orang yang sudah sepuh itu yang menjadi BPIP, kemudian mengejutkan hanya ongkang-ongkang, hanya tukar pikiran wah (digaji) Rp 100 juta lebih," kata Amien Rais, Selasa (29/5).
Mahfud balik bertanya. Dia mempertanyakan istilah 'ongkang-ongkang' yang digunakan Amien.
"Ada yang bilang ini kok ongkang-ongkang aja. Ongkang-ongkang apa? Ongkang-ongkang sudah dapat duit Rp 100 juta? Loh jelas-jelas kami punya rekening, nggak pernah terima duit dari orang yang diduga korupsi loh," ujarnya.
Mahfud lantas menegaskan tidak ada mekanisme pengembalian gaji di BPIP. Menurutnya, tidak pernah ada pejabat yang mengembalikan gaji, termasuk Amien Rais.
Mahfud mempertanyakan siapa saja tokoh yang pernah mengembalikan gaji yang didapat. Menurutnya, tidak ada satu pun tokoh yang pernah mengembalikan karena tidak terdapat mekanisme pengembalian.
"Taruh Pak Hidayat Nur Wahid yang dianggap paling bersih pernah kembalikan gaji nggak? Amien Rais pernah mengembalikan gaji nggak? Siapa coba? Menteri nggak ada? Karena nggak ada mekanisme pengembalian gaji itu," ujar Mahfud.
Dia menjelaskan latar belakang terbentuknya BPIP. Menurutnya, BPIP dibentuk karena adanya ancaman terhadap ideologi Pancasila.
"Saya mau katakan latar belakangnya saja. Belakangan, kita merasa ada ancaman terhadap ideologi Pancasila. Ancamannya itu gerakan-gerakan radikal yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, itu jelas ada," ujar Mahfud.[detikcom]