“Jangan lupakan sejarah dan jangan mau dipecah belah sama orang-orang yang haus kekuasaan !!!!,” demikian tulis @Nurmantyo_Gatot.
Jangan lupakan sejarah dan jangan mau dipecah belah sama orang2 yang haus kekuasaan !!!!https://t.co/pMNJ37wLmu pic.twitter.com/PrUeiCawA9— Gatot Nurmantyo (@Nurmantyo_Gatot) March 29, 2019
Secara tidak langsung, komentar itu merespon pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono yang menyatakan pemilu 2019 yang berhadapan tidak saja Joko Widodo vs Prabowo Subianto, tetapi juga ideologi Pancasila dengan khilafah.
Jika dicermati, ada kesamaan narasi antara pernyataan Hendropriyono dengan video provokasi Budi Djarot yang dipaparkan Gatot. Hendropriyono mengaitkan perang ideologi Pancasila vs khilafah dengan laga Pilpres 2019. Hendro meminta masyarakat mulai menentukan pilihan dan memahami calon pemimpin yang dipilih pada Pemilu 2019. “Bahwa yang berhadap-hadapan adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah. Tinggal pilih yang mana. Rakyat harus jelas mengerti. Bahwa dia harus memilih yang bisa membikin dia selamat," ujar Hendro.
Sementara dalam video viral, Budi Djarot yang dikenal sebagai Sekjen Gerakan Jaga Indonesia (GJI), menegaskan bahwa Reuni Aksi 212 hanya akan menjadi tempat menyiarkan dakwah khilafah yang diusung organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan bertentangan dengan Pancasila.
"Nanti di dalam aksi reuni akan muncul simbol, slogan, dan yel-yel menyerupai gerakan HTI. Maka kami lihat ini gerakan adalah gerakan dakwah dari paham khilafah yang diusung HTI dan itu bertentangan dengan Pancasila," ucap Budi dalam konferensi pers (28/11).
Selanjutnya, @Nurmantyo_Gatot mempertegas pendapatnya soal Islam vs Pancasila dengan mengunggah foto koran yang ber-lead "Gerpol PKI/Orla Secara Menipu Mempertentangkan Pancasila dan Islam". Dalam tulisan itu disebutkan bahwa Jenderal Besar AH Nasution menyatakan bahwa mempertentangkan Pancasila dan Islam adalah proyek PKI.
— Gatot Nurmantyo (@Nurmantyo_Gatot) March 29, 2019
Ungguhan pernyataan AH Nasution tersebut bisa dimaknai sebagai ‘peringatan’ Gatot kepada semua pihak untuk tidak mempertentangkan Islam dengan Pancasila. Mempertentangkan Islam dengan Pancasila akan memicu perpecahan antar umat, bahkan perpecahan bangsa.
Saat menjabat sebagai Pangkostrad, Gatot Nurmantyo Gatot menyebut perpecahan yang berujung bentrok antar kelompok sebagai bentuk proxy war. Hal itu disampaikan Gatot saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Indonesia (UI) (11/03/2014) dalam tema "Peran Pemuda dalam Menghadapi Proxy War”.
Gatot memang tidak secara spesifik menyinggung khilafah yang dihadapkan dengan Pancasila, seperti disampaikan Hendropriyono. Tetapi, pesan yang ditangkap publik, Gatot berharap Pancasila jangan dijadikan isu yang dilawankan dengan pemahaman soal ke-Islam-an, sehingga tidak ada pihak dari kalangan Muslim yang menjadi tertuduh. Apalagi jika isu Islam vs Pancasila itu dikaitkan dengan dukung mendukung salah satu capres/cawapres yang berlaga di Pilpres 2019.
Ketua Dewan pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengatakan Pancasila dan Islam sebagai sesuatu yang berbeda. Meski demikian, antara Pancasila dan Islam punya kesamaan nilai untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Din menyebut Islam itu pemberian Allah, Pancasila itu pemberian pikiran manusia. Dua hal yang berbeda antara kekuatan Allah dan manusia, tidak serta-merta bertentang tetapi bersesuaian. Maka nilai ajaran agama Islam sesuai dengan nilai Pancasila. Hal ini disampaikan Din dalam Rapat Pleno ke-26 MUI bertema 'Tantangan dan Ancaman terhadap Kedaulatan Negara'.
"Jangan dipisahkan. Adalah kesalahan fatal bila membenturkan Pancasila dengan Islam. Dan kebodohan umat Islam (jika) mau dibenturkan," ujar mantan Ketum PP Muhammadiyah ini. Din menambahkan, antara Pancasila dan Islam dapat menjadi benteng untuk menghadapi gempuran paham-paham dari luar yang berpotensi mengancam Indonesia. "Persoalan yang dihadapi negara kita adalah berkembangnya isme yang bertentangan dengan Pancasila dan seolah-olah negara permisif, misalnya komunisme dan liberalisme yang jelas ini merupakan ancaman," kata Din.
Ironisnya, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas justru melempar tudingan bahwa kelompok-kelompok radikal yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia membawa agenda mendirikan negara Islam atau NKRI Bersyariah dengan mendukung salah satu pasangan capres/cawapres. Menurut Gus Yaqut, banyak fakta yang menunjukkan bahwa kelompok ini mendukung salah satu kontestan Pilpres 2019. Hal itu disampaikan Gus Yaqut usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta (11/01).
Tudingan tak beralasan juga disampaikan Romahurmuziy atau Romi saat menjabat Ketum PPP. Romy menuding semua mantan kader organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berkumpul dan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto sebetulnya sudah meluruskan fitnah yang ditujukan kepadanya. Prabowo menegaskan selama ini membela Pancasila tapi difitnah mendukung khilafah. "Sedikit sedikit ulama dibilang radikal, anti Pancasila. Loh saya dari kecil sumpah saya untuk membela Pancasila dan NKRI, eh saya malah dibilang ngedukung khilafah, ISIS dan lain sebagainya," kata Prabowo saat menghadiri deklarasi relawan Rhoma Irama di Depok (28/10/2018).
Senada dengan Gatot Nurmantyo, pakar komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Edy Effendi meminta tudingan mendukung khilafah tidak dijadikan isu Pilpres 2019. “Mereka racuni masyarakat dengan tuduhan kalau @prabowo menang, negara ini akan dijadikan negara Islam, khilafah. Giliran diserang isu PKI dan kafir, mencak-mencak dan bilang fitnah. Bukankah tuduhan khilafah itu fitnah?” tulis Edy di akun Twitter @eae18.
Seorang netizen pemilik akun @andrebirumuda menyambut positif penegasan Gatot Nurmantyo agar semua pihak tidak menggunakan isu yang mempertentangan Islam dengan Pancasila dalam Pemilu 2019. “General is back..,” tulis @andrebirumuda meretwit @Nurmantyo_Gatot. [ito]