Ungkapan itu bukanlah semacam ancaman akan anarkisme dan kerusuhan sosial, tetapi itu warning bagi KPU, Bawaslu, kepolisian, TNI dan lain-lain yang menjadi institusi pengamanan dan penyelenggara pemilu.
Kita punya instrumen hukum, tetapi instrumen itu kadang memihak kepada ketidakwajaran. Saya ungkapkan ketidakwajaran itu.
Dalam Pemilu kita kenal pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif. Apa itu?
Pertama adalah pelanggaran terstruktur: Sebuah pelanggaran yang sekarang bisa kita buktikan dengan berbagai perkembangan informasi, yaitu adanya pengerahan yang sangat terstruktur mulai dari pusat hingga daerah, melalui instruksi baik itu berbentuk surat maupun berbentuk lisan.
Pengerahan yang saya maksud adalah menggunakan otoritas kekuasaan untuk mempengaruhi kekuasaan di bawahnya, sehingga tidak lagi sebagai pelayan publik, tapi sebagai pelayan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan tertentu.
Dalam demokrasi, cara seperti ini sangat buruk, dan akan merusak kepercayaan public kepada lembaga Negara. Seperti indikasi penggunaan anggaran BUMN yang bocor di berbagai media, melalui intruksi dan surat, cukup membuktikan adanya kerja struktural untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu dengan menggunakan instrumen kekuasaan.
Bukti lain adalah pernyataan menteri-menteri kabinet yang memberikan pengarahan kepada aparatur sipil dan penyelenggara pemerintahan dari pusat sampai ke desa. Belum lagi dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam mengkampanyekan calon tertentu.
Sementara sikap penyelenggara Pemilu seperti KPU maupun Bawaslu yang memiliki tugas untuk memberikan teguran juga tidak ada.
Kedua, pelanggaran sistematis: Yang dimaksud dengan pelanggaran sistematis adalah pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan dan pengkordinasian secara matang. Pelanggaran seperti ini melibatkan struktur lembaga negara, khususnya eksekutif.
Peran mereka adalah melakukan pengkordinisian secara struktural dengan memanfaatkan infrastruktur kekuasaan untuk mendukung calon tertentu. Contoh di atas sangat memadai untuk hal ini.
Ketiga, adalah pelanggaran massif: Ini pelanggaran yang akan dilakukan untuk memanipulasi hasil pemilu secara signifikan untuk memenangkan pasangan calon tertentu.
Manipulasi hasil Pemilu dengan kondisi kotak kardus dan adanya indikasi DPT siluman menjadi bahan yang paling konkrit untuk mengatakan bahwa pemilu ini akan sarat dengan permainan.
Karena itulah, Prof. Amien Rais mengingatkan, kalau Pemilu dilaksanakan dengan cara-cara melanggar ketentuan hukum, maka tidak menutup kemungkinan people power akan mengurumuni penyelenggara negara, dan akan menggugat hasil Pemilu.
Pertanyaannya, kenapa tidak menggunakan jalur hUkum?
Seperti yang dikemukakan, people power adalah puncak dari ketidakpercayaan terhadap struktur kekuasaan dalam negara, akibat ada intervensi politik dan kekuasaan yang ada.
Apabila sudah ada indikasi, lembaga-lembaga penegak hokum dan lembaga lainnya tidak memiliki independensi, maka cara rakyat untuk mencari keadilan ialah dengan jalannya sendiri. Sebab negara tidak lagi memberikan kepercayaan masyarakat akan eksistensinya.
Jadi pergerakan massa itu, adalah puncak dari hilangnya kepercayaan publik terhadap kekuasaan yang ada. Ditambah dengan munculnya indikasi-indikasi politik yang mainkan oleh pihak-pihak yang seharusnya netral dalam kontestasi Pemilu.
Untuk menghindari itu, penyelenggara Pemilu dan lembaga-lembaga negara harus bersikap adil, netral dan jujur dalam menghadapi konstalasi politik ini. Sebab kalau netralitas sudah tidak ada, sementara rakyat memiliki perbedaan dengan kehendak birokrasi, maka akan terjadi ledakan massa dan itu akan melahirkan protes sosial di mana-mana.
Ini yang harus kita hindari bersama oleh pihak dan khususnya penyelenggara negara. Semoga kita bisa melaksanakan pemilu secara jujur dan adil untuk memajukan Bangsa Indonesia.[]
Furqan Jurdi
Ketua Umum Komunitas Pemuda Madani
[rmol]