Menyikapi hal tersebut, Agus Yusuf, Ketua Presidium Nasional JAGAD (Jaringan Nasional Garda Depan), Relawan Nasional dengan Tagline “Gerakan Total for Prabowo Sandi” menjelaskan kepada awak media sekaligus menegaskan bahwa People Power adalah konstitusional, Prabowo Sandi & Partai Koalisi Jangan Diam, Rakyat Sudah Bergerak.
“Kalau memang BPN sudah yakin pemilu ini curang, buat apa menunggu harapan KPU mengumumkan 02 menang, itu menjadi hal yang mustahil, maka seharusnya Capres Cawapres 02 Prabowo Sandi Beserta Pimpinan Partai Koalisi langsung saja menolak hasil pemilu 2019 ke KPU dan Bawaslu, Prabowo Sandi Beserta Partai Koalisi secara langsung yang melakukan penolakan, juga audit IT KPU beserta staf IT nya harus di periksa, dan menuntut penghitungan manual seluruh C1 Live disaksikan seluruh rakyat Indonesia,” jelas Agus Yusuf, Komandan Gerakan Total for Prabowo Sandi, Selasa, 14 Mei 2019.
Tambahnya, Secara resmi yang memiliki legalitas dari KPU adalah Partai Partai Politik peseta pemilu dan Capres Cawapres Peserta Pemilu, protes itu haruslah dipimpin langsung Prabowo Sandi beserta Pimpinan Partai Koalisi adil makmur yang terdiri dari Partai Gerindra, PAN, Demokrat, PKS, dan Berkarya. karena yang di protes adalah indikasi KPU Curang, maka peran partai politik peserta pemilu adalah menjadi kunci utama tuntutan ke KPU dan Bawaslu.
“Saat ini rakyat sudah bergerak, siapa komando nya? Semua Relawan berharap Pemimpin yang kita perjuangkan haruslah berada di barisan terdepan bersama pimpinan partai partai koalisinya, Jangan di biarkan pergerakan rakyat tanpa arah,” tegas Agus Yusuf, yang juga Ketua Presidium Nasional JAGAD.
“Seolah saat ini terkesan Pimpinan Partai Koalisi 02 cari aman dan diam saja, seharusnya pergerakan ini dipimpin langsung oleh para pimpinan partai peserta pemilu yang resmi terdaftar di KPU sebagai partai politik, maka partai politik yang harusnya kritis jika terjadi kecurangan dalam kontestasi politik 2019, rakyat sudah bergerak, jangan cuman cari aman dong, relawan berharap Ketum ketum partai koalisi 02 memimpin langsung pergerakan People Power ke KPU dan Bawaslu,” imbuhnya.
Agus Yusuf juga Menambahkan, Pergerakan rakyat saat ini berbeda dengan pergerakan era Reformasi 1998, karena momentum kali ini adalah tentang kontestasi politik 2019, “maka keterlibatan partai politik menjadi penentu gerakan rakyat menggugat KPU dan Bawaslu” jangan sampai People Power tanpa kehadiran Prabowo Sandi beserta partai politik koalisi 02 maka bisa di jadikan alasan oleh rezim sebagai gerombolan makar, walaupun sebenarnya people power itu konatitusional, jangan korbankan rakyat, sudah jelas rakyat siap berkorban untuk Bangsa dan Negara.
“Ketua umun partai politik koalisi 02 harusnya yang berada di barisan depan sekaligus menggerakan perangkatnya di tingkatan propinsi serta kabupaten/kota se Indonesia, Relawan seluruh Indonesia berharap besar Prabowo Sandi bersama partai politik Koalisi sebagai pemimpin penggerak pergerakan people power ke KPU dan Bawaslu sampai tanggal 22 mei 2019 dan selanjutnya” Pungkasnya.
Perlu diketahui, pendukung akar rumput Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di semua propinsi se Indonesia tidak henti melakukan aksi pergerakan di KPU dan Bawaslu pada pekan ini. Sejumlah isu isu yang di angkat di dalamnya topik terhangat. Mulai dari kesalahan input data Situng KPU, kematian ratusan anggota KPPS, hingga perkembangan perolehan suara, KPU Curang, sampai rencana ‘people power’. [kko]