Sabtu 22 Juni 2019, 16:00 WIB
Kolom
Menyudahi Pertikaian Politik
Mencermati kenyataan politik nasional pasca Pemilu 2019 membuat kita sadar betapa politik tidak bisa dianggap remeh. Politik bukan sekadar permainan tentang kalah dan menang (game of the winner and over). Lebih dari itu, politik adalah cita-cita ideal para negarawan.
Segala kebijakan negara demi kepentingan seluruh warga negara akan ditentukan di dalam dinamika politik. Kasarnya, kebijakan pemerintah yang baik akan berbanding lurus dengan kebaikan warga negara, begitu pun sebaliknya.
Beberapa variable meliputi sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan masa depan sebuah negara-bangsa akan ditentukan di dalam sebuah konsensus politik. Pembangunan politik yang baik menjadi kemungkinan baiknya sistem sosial, ekonomi, dan budaya yang baik. Dengan begitu, masa depan sebuah negara juga akan baik.
Oleh karena itu di dalam politik bukan lagi tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Politisi yang berpikir hanya tentang menang-kalah sesungguhnya telah melakukan penyederhanaan tentang arti penting politik dalam kehidupan. Hal itu juga penyederhanaan tentang membangun peradaban yang ideal berdasarkan nilai universal politik. Peran politisi dalam praktik politik dengan demikian menjadi amat urgen karena itu berkaitan dengan karakter suatu negara.
Berdasarkan hal itu, pasca Pemilu 2019 seyogianya bukan lagi tentang urusan euforia bagi pemenang atau sikap tidak terima bagi yang kalah. Keadaan menang dan kalah di dalam pertarungan politik tentu bukan lagi persoalan, ketika berpikir kepentingan jangka panjang negara dan warga negaranya.
Yang menjadi persoalan sebenarnya adalah apa yang akan dilakukan setelah ditentukan pemenang dan kekalahan dalam kompetensi politik. Tentu, kita masih punya banyak pekerjaan rumah, dan hal yang paling krusial adalah persoalan utang.
Indonesia kini tengah menghadapi sejumlah persoalan mendasar berkaitan dengan prediksi ekonomi dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan. Ini sangat terkait erat dengan segala hal yang dibangun dalam pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya.
Pembangunan ekonomi yang begitu gencar dilakukan pada era Jokowi dengan melibatkan berbagai aspek kehidupan seharusnya juga memiliki imbas dalam pembangunan politik di Indonesia. Apa yang selanjutnya harus dibangun? Bagaimana cara membangunnya? Seperti apa pembangunan ideal sebuah negara yang demokratis dalam arti sejatinya? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu harus diuraikan secara lengkap dan dijawab bersama jika kita menginginkan terbangunnya suatu masyarakat yang berperadaban.
Kita tidak lagi berada pada masa ketika kebebasan harus diperjuangkan dengan darah dan air mata. Kita juga sudah seharusnya tidak mengalami penjarahan hak milik negara oleh segelintir kelompok orang dan mengorbankan kelompok lainnya yang lebih banyak. Kita seyogianya sudah harus berpikir tentang kemanfaatan yang lebih besar untuk orang yang lebih banyak.
Maka dari itu semua politik ada. Masyarakat harus bisa menyadari itu semua. Ketika keinginan untuk hidup lebih baik ada, maka politik seharusnya adalah keniscayaan untuk mewujudkan keinginan-keinginan ideal seluruh warga negaranya.
Dengan demikian mari sudahi pertikaian dalam bentuk dan di ruang apapun karena hanya akan memperkeruh suasana dan mengaburkan cita-cita ideal bersama. Jika ingin mewujudkan peradaban yang tinggi, sudah seyogianya akal, pikiran, hati nurani harus lebih terdepan dan bijak menyikapi imbas praktik politik akhir-akhir ini.
Muhammad Mihrob peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Politik Indonesia, menempuh Magister Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta