Sandi mengungkapkan bahwa ruang publik harus digunakan untuk semua masyarakat, bukan hanya satu golongan saja.
“Nah, jangan juga dipakai buat sembako murah lagi. Jangan juga dipakai untuk senam tanpa izin pakai atribut-atribut tertentu. Tolong ini mau masuk saya sebutnya tahun 2018-2019 adalah tahun ekonomi pembangunan, tahun pembuka lapangan kerja dan tahun budaya. Jangan kita kotori,” kata Sandi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin, (7/5).
Pada Minggu (6/5), sejumlah relawan Jokowi yang memakai baju #DILAN_jutkan2019 melakukan senam bersama di area pintu timur Monas.
“Yang punya agenda silakan punya agenda tapi tidak boleh dipakai di publik. Ruang publik ini milik bersama. Mari kita hormati,” tambahnya.
Sandi menegaskan sebenarnya kegiatan senam yang dilakukan hari Minggu, (6/5) yang diduga bermuatan politik juga tidak boleh. Sebab hal itu dikhawatirkan bisa menimbulkan kondisi yang tidak kondusif di masyarakat.
“Tidak boleh, tidak boleh. Nanti akan kita panggil pengelolanya. Kebetulan Pak Munjirin (pengelola Monas) juga. Kasihan dia lagi pusing. Sudah ngurus Monas, ngurus proklamasi. Pokoknya kita akan garuk juga. Enggak boleh itu kayak begitu. Kita nanti tidak akan membiarkan eskalasi dan insensitas ini dimanfaatkan untuk yang ingin memecah belah kita. Saya tidak mau Jakarta ini enggak kondusif,” terang Sandi.
Lebih lanjut Sandi menjelaskan bahwa Pemprov DKI tidak akan membedakan setiap masyarakat yang melanggar. Kata Sandi pihaknya akan menindak tegas sesuai peraturan apabila masih terjadi pelanggaran.
“Ya tentunya ada denda, ada peringatan, ada blacklist dan kita sekarang punya kerja sama yang baik dengan kepolisian. Membantu kita untuk memastikan steril,” ungkapnya. [kumparan]
