"Ya, Bawaslu telah mengambil keputusan, ya tentu saja keputusan itu kita hormati. Tetapi rakyat menangkap ada mahar faktual. Jadi mahar faktual ini yang harus kita lihat karena apa pun itu mencederai demokrasi. Apalagi kita bicara sosok pemimpin negeri," ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (31/8/2018).
Menurut Hasto, seorang pemimpin harus mengutamakan etika dan moral, sehingga seorang pemimpin tidak boleh pragmatis hanya untuk mendapatkan suara dukungan.
"Ada yang namanya pemimpin negeri itu kokoh, mempunyai prinsip tidak boleh menjalankan hal yang pragmatis, hanya untuk mendapatkan suara dukungan dalam pencalonannya sebagai pemimpin. Apa pun aspek etika, moral, itu menjadi landasan penting sebagai pemimpin itu," ucap Hasto.
Selain itu, Hasto menilai mahar politik sangat haram apabila dilakukan saat proses mencari pemimpin. Demokrasi juga dinilai bisa cacat jika proses mencari pemimpin dari jual-beli dukungan.
"Ya, bagi kami, namanya mahar politik itu, apalagi ini terkait proses pencarian pemimpin nasional kita, itu sangat diharamkan, itu tidak boleh terjadi. Itu melanggar dari hal yang paling substansial dari pemimpin itu sendiri. Ketika mendapat legalitas dari sebuah proses-proses jual beli dukungan, ini merupakan hal yang cacat dalam proses demokrasi itu sendiri," jelas Hasto.
Kemudian Hasto berbicara tentang atlet yang berjuang di Asian Games. Menurut dia, seluruh atlet yang mendapatkan medali emas melalui proses latihan dan tidak menyuap wasit.
"Kalau belajar dari atlet kita, yang berjuang untuk mengibarkan bendera Merah-Putih di Asian Games, ini kan melalui proses yang benar, melalui pelatihan, tidak melalui jalan pintas, menyuap wasit untuk menjadi juara. Tidak menyuap pihak lain agar mereka kalah. Tapi mereka melakukan kerja prestasi. Ini yang kita pelajari bersama," tutur dia.(detik)